Objek Hukum Internasional

OBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian Hukum, Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Objek Hukum

Internasional, dan subyeh hukum Internasional

Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil. Oleh karena itu hukum internasional adalah hukum masyarakat internasional yang mengatur segala hubungan yang terjalin dari person hukum internasional serta hubungannya dengan masyarakat sipil.

Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelangarnya, yang dimaksud implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.

Perjanjian Internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hokum internasional ( negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional ) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hokum internasional. Dalam setiap perjanjian pasti mengandung suatu obyek tertentu yang menjadi salah satu pelengkap dalam perjanjian.

Obyek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hokum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hokum. Perjanjian tertulis adalah sebagai salah satu perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak dengan bentuknya yang tertulis maka terjamin adanya ketegasan, kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Suatu objek tertentu dari perjanjian Internasional adalah objek atau hal yang diatur didalam sebuah perjanjian.Objek hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya.

Subyek hokum internasional merupakan pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hokum internasional atau setiap negara, badan hokum ( internasional ) atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional.

Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan pada pribadi ( individu ). Hukum ini memusatkan perhatian pada kepentingan individu dan kelompok individu, dan terutama hubungan individu dengan pemerintah ( negara ). Tujuannya adalah memberikan perlindungan internasional pada hak – hak asasi manusia dan kebebasan individu dan kelompok individu dari pelanggagaran oleh pemerintah ( juga pelanggaran individu, kelompok individu, dan organisasi bukan pemerintah ) dan menjamin adanya keadaan yang sesuai dengan martabat manusia. Karena tujuannya itu, hukum ini berlaku di masa damai maupun dalam konflik bersenjata internasional maupun bukan internasional.

Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan sewaktu timbul konflik bersenjata internasionaldan juga konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa menjalankan tugas tempurnya lagi ( karena sakit, luka atau tertangkap pasukan lawan ), orang – orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Hukum ini juga mengatur hak dan kewajiban negara ( organisasi bersenjata lainnya ) yang berperang serta membatasi metode – metode peperangan yang boleh digunakan.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan digunakan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi jerman terhadap warga negara Jerman sendiri. Istilah ini sangat erat dengan hukum hak asasi manusia, karena biasanya yang dimaksud adalah pelanggaran berat terhadap ( hukum ) hak asasi manusia. Menurut Satuta Roma, yang digolongkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang merupakan kelanjutan kebijakan negara. Contohnya: Pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, dan lain – lain. Pengertian ini mencerminkan bahwa kejahatan demikian beratnya sehingga dianggap menjadi sasarannya bukan hanya orang per orang yang langsung menjadi korbannya, tetapi seluruh umat manusia. Oleh karena itu yang mempunyai wewenang mengadili pelakunya bukan hanya negara yang bersangkutan, tetapi negara mana saja yang bisa menangkap pelakunya, dengan suatu pengadilan berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini yang memutuskan adalah Dewan Keamanan PBB.

Dalam peraturan perundang-undangan terbagi dua aspek yakni:

  1. Obyek hukum privat atau kebendaan

Aspek obyek hukum privat atau kebendaan tersebar dalam UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 18/2004 tentang Perkebunan, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, dan UU 11/1967 tentang Pertambangan Umum.

  1. obyek hukum publik (hak asasi manusia, hukum tata negara, dan pemerintahan daerah)

Aspek obyek hukum publik tersebar dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 20/1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hukum perdata, obyek hukum lazim di sebut benda ( zaa ). Menurut hokum perdata Eropa ( pasal 503 KUH Perdata ) benda di bedakan menjadi 2 macam:

  1. Benda yang berwujud yaitu sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti buku, rumah, dan lain – lain.
  1. Benda yang tak berwujud, seperti hak – hak

Menurut pasal 504 KUH Perdata kedua macam benda berwujud dan tak berwujud itu terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

  • Benda bergerak, sifatnya seperi: mobil dan ternak. Undang – undang: seperti hak atas benda bergerak.
  • Benda tidak bergerak, sifatnya seperti: tanah, rumah, atau bangunan. Tujuannya seperti: hak atas segala benda tidak bergerak.

Adapun hokum internasional mempunyai objek – objek yang berbagai bentuk dan sifatnya yaitu:

  1. objek hokum internasional yang dinamakan wilayah atau territorial Negara ( state territory )
  2. tiap Negara mempunyai wilayah tertentu
  3. suatu masyarakat, meskipun sudah mempunyai pemerintahan sendiri dan bisa dikatakan sudah menjadi bangsa, akan tetapi apabila belum mempunyai wilayah tetap sendiri, belum dapat dikatakan menjadi masyarakat bernegara.
  4. di dalam lingkungan wilayah itulah Negara menjalankan kekuasaan tertingginya ( supreme authority )

Itulah sebabnya wilayah negara menjadi objek hukum internasional, karena hokum tersebut mengakui bahwa tiap – tiap negara mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayahnya masing – masing. Ini berarti bahwa semua orang dan kekayaan alam yang ada di dalam wilayah tersebut, dengan sendirinya jatuh di bawah kekuasaan tertinggi Negara tersebut. Dinamakan wilayah negara ialah bumi atau tanah yang ada di dalam lingkungan perbatasan negara tersebut dan perbatasan laut yang ada di dalam wilayah negara itu sampai pada jarak tertentu atau perairan – perairan dalam suatu wilayah yang terletak sebagai perbatasan negara tersebut.

Perairan – perairan Negara dibagi atas dua jenis, yaitu:

  1. Perairan nasional, terdiri atas semua perairan danau, terusan – terusan air, sungai, muara, pelabuhan, dan teluk yang ada pada wilayah itu.
  2. Perairan territorial, terdiri atas perairan maritime yang mengelilingi wilayah Negara.

Perbedaan antara perairan nasional dan perairan territorial yaitu :

  1. di atas perairan nasional, kapal – kapal asing tidak mempunyai hak untuk berlayar, sedangkan di perairan territorial beberpa hak demikian dapat diberikan kepada kapal – kapal asing.
  2. pada perairan territorial mempunyai batas tertentu mengenai lebar dan luasnya, sedangkan perairan nasional tidak mempunyai batas – batas demikian.

Setiap wilayah Negara mempunyai wewenang untuk mengatur hak – hak dan kewajiban kapalnya masing – masing dalam batas wilayahnya sendiri, yaitu:

  1. Tiap Negara yang mempunyai bendera maritime harus membuat peraturan – peraturan hokum yang mengatur pemakaian bendera terhadap kapalnya
  2. Tiap Negara mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap kapal asing yang berlayar menggunakan bendera Negara itu tanpa izin
  3. kapal yang bermuatan barang maupun orang adalah di bawah kekuasaan Negara yang memiliki bendera yang digunakan oleh kapal tersebut
  4. Tiap Negara mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pembajakan laut, meskipun pembajakan laut itu dilakukan oleh orang asing yang bukan warga negaranya.

Kondisi umum kawasan perbatasan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

  1. Aspek Sosial Ekonomi

Merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang) yang disebabkan antara lain oleh:

(a)     lokasinya yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah,

(b)    rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat,

(c)     rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal),

(d)    langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (blank spots).

  1. Aspek Pertahanan Keamanan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien.

  1. Aspek Politis

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, namun dimungkinkan adanya kecenderungan untuk bergeser ke soal politik, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun, selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Studi Kasus

Sengketa Sipadan – Ligitan Antara Negara Indonesia dan Malaysia

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan dua pulau yang menjadi obyek sengketa yang menyebabkan Indonesia dan Malaysia berperkara dimuka Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau kecil dengan luas 10,4 ha yang terletak pada jarak 15 mil laut (± 24 km) dari daratan Sabah (Malaysia), atau sekitar 40 mil laut (± 64 km) dari pantai timur Pulau Sebatik, yang dibagi oleh garis 4º10’ Lintang Utara menjadi wilayah Indonesia di bagian selatan dan wilayah Malaysia di bagian utaranya. Pulau Ligitan adalah bagian dari kepulauan Ligitan yang terletak lebih ke arah timur dari Pulau Sipadan. Pulau tersebut terletak pada jarak 21 mil laut (± 34 km) dari daratan Malaysia di Sabah, dan 57,6 mil laut (± 93 km) dari daratan Pulau Sebatik dengan luas 7,9 ha.
Peta Wilayah Sipadan-Ligitan Ketika kedua negara sedang berunding di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969, masalah Pulau Sipadan muncul ke permukaan, dan kedua negara sama-sama mengklaim kedua pulau itu sebagai miliknya. Meskipun dari segi dasar hukum kebenarannya Indonesia memiliki kelemahan karena tidak tercantumnya kedua pulau tersebut dalam peta UU No. 4/Prp. (Perpu) tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Perundingan tersebut kemudian telah melahirkan Persetujuan antara Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara, 27 Oktober 1969 (Keppres No. 89/1969, LN 1969/54), yang tidak melingkupi daerah landas kontinen di sebelah timur dari Kalimantan.

Sepuluh tahun setelah itu, pada tahun 1979 Malaysia menerbitkan suatu Peta Baharu Malaysia yang memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayah Malaysia. Indonesia segera melancarkan protes terhadap Malaysia pada tanggal 8 Februari 1980. Setelah itu Malaysia mulai melakukan kegiatan khususnya pembangunan di Pulau Sipadan, dan untuk itu Indonesia telah melancarkan protes pada tanggal 7 Mei 19882. Tidakan Penyelesaian Sengketa Melalui Joint Working Group (JWG) Sipadan and Ligitan ini kedua belah pihak mencoba mencari upaya penyelesaian masalah melalui sejumlah pertemuan antar anggota JWG RI-Malaysia (1992-1996), antara lain melalui beberapa submissions namun karena sudah mencapai titik jenuh, namun pada akhirnya tidak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian. Untuk itu, kedua Kepala Negara kemudian menunjuk wakil-wakil khusus (Mensesneg Moerdiono – Wakil PM) untuk mencari peluang penyelesaian sengketa. Kedua wakil khusus ini mengadakan empat kali pertemuan secra bergantian di Jakarta dan Kuala Lumpur. Pada akhirnya mereka menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah secara hukum melalui Mahkamah Internasional (ICJ).

Pada akhirnya putusan MI tersebut dijatuhkan berdasarkan suara mayoritas 16:1 bagi kemenangan Malaysia. Majelis menolak hampir seluruh argumen kedua pihak yang mendasarkan pada peta dan traktat yang dibuat pada era kolonial. Majelis hakim menerima klaim Malaysia yang mendasarkan pada penggunaan kedua pulau tersebut sebelum sengketa kedua negara mulai mengemuka pada 1969. Majelis hakim menyatakan bahwa ijin yang dikeluarkan pemerintah Malaysia pada 1917 untuk mengatur pengumpulan telur penyu dan pembangunan perlindungan bagi burung pada tahun 1930, “must be seen as regulatory and administrative assertion of authority over territory.”

About these ads

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: